Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan lebih setuju jika kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung oleh presiden ketimbang melalui DPRD.
“Saya secara pribadi malah ingin mengatakan kalau bisa presiden pilihannya langsung. gubernur, wali kota, dipilih presiden,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (13/10).
Eri beralasan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh presiden untuk mencegah konflik antarwarga karena beda pandangan politik pada setiap pemilihan.
“Sudah cukup saya merasakan jadi wali kota ini, antar warga ku saiki gegeran perkoro pilihan seng beda (sekarang ribut karena pilihan yang berbeda). Cukuplah, warga ini menjadi susah kayak begini,” ujarnya.
Politikus PDIP itu mengklaim pelaksanaan pilkada tidak langsung justru akan banyak membawa manfaat. Menurutnya, kepentingan menyejahterakan masyarakat akan sesuai dengan agenda pemerintah pusat.
“Kalau toh sekarang, enak kan kalau aturannya dibuat. Dipilih dengan presiden. Jadi satu garis dengan kepentingan umat. Jadi saya berharap tidak hanya secara tidak langsung. Enak ditunjuk langsung ae. Musyawarah mufakat tunjuk langsung sudah,” katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengangkat kembali wacana Pilkada tidak langsung sambil menyoroti meningkatnya kasus korupsi di kalangan kepala daerah.
Menurut Bamsoet, Pilkada tidak langsung tetap demokratis dan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Di sisi lain, Pilkada secara langsung dinilai berpotensi menyengsarakan masyarakat karena membuka ruang korupsi.
Sementara Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya menolak wacana Pilkada lewat DPRD. Ia menyebut Pilkada tidak langsung menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.
“Saya kira Apeksi enggak setuju. Ini langkah mundur,” kata Bima usai makan siang bersama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di rumah dinas Gibran di Loji Gandrung, Rabu (12/10).
(frd/fra)
