Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Abdul Baqi Haqqani, menegaskan kaum perempuan Afghanistan bisa terus sekolah hingga tingkat perguruan tinggi bahkan tingkat pasca-sarjana.
Meski begitu, Haqqani menuturkan ada beberapa syarat yang harus dilakukan perempuan sebelum bisa meneruskan pendidikan mereka yakni wajib menggunakan pakaian Islami seperti hijab hingga ruang kelas akan dipisah dengan kaum laki-laki.
Meski begitu, Haqqani tidak menjabarkan dengan jelas apakah pakaian wajib perempuan Afghanistan tersebut termasuk mengenakan cadar dan burkak.
“Kami juga tidak akan mengizinkan laki-laki dan perempuan belajar bersama. Kami tidak akan mengizinkan pelaksanaan belajar bersama (antara perempuan-laki-laki),” kata Haqqani pada Minggu (13/9).
Selain itu, Haqqani juga menuturkan mata pelajaran yang diajarkan bagi siswa perempuan juga akan ditinjau. Meski tidak merinci, selama ini Taliban melarang ketat musik dan seni di pemerintahan mereka sebelumnya
Kebijakan baru ini menandakan seidkit perubahan dari praktik pemerintahan Taliban. Sebab, ketika menguasai Afghansitan pada 1996-2001 lalu, Taliban tak mengizinkan perempuan bersekolah tinggi-tinggi hingga meniti karir.
Dalam jumpa pers kemarin, Haqqani menegaskan bahwa rezim Taliban sudah berubah, termasuk sikap mereka terhadap perempuan.
Haqqani mengatakan perempuan lulusan universitas di Afghanistan kini dapat bersaing dengan lulusan universitas di kawasan bahkan dunia.
“Taliban tidak ingin kembali ke masa 20 tahun lalu. Kami akan mulai membangun dengan apa yang sudah ada saat ini,” kata Haqqani seperti dikutip Associated Press.
Meski begitu, sejumlah kebijakan Taliban tetap mengekang perempuan. Kelompok itu telah melarang perempuan berolahraga karena dinilai tidak penting dan tidak sesuai aturan Islam.
Larangan olahraga itu diterapkan Taliban beberapa hari lalu saat mengumumkan bahwa tim kriket putri Afghanistan tidak akan bisa lagi bertanding di berbagai kejuaraan.
Sejauh ini, susunan pemerintahan baru Afghanistan juga diisi seluruhnya oleh petinggi veteran Taliban dengan tanpa ada perwakilan perempuan.
Padahal, saat mengklaim berkuasa lagi di Afghanistan pada 15 Agustus lalu, Taliban berjanji akan membentuk pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan mewakili seluruh kelompok dan golongan di Afghanistan, termasuk memberi ruang bagi perempuan menjabat di pemerintahan.
(rds)
