Menteri Keuangan Sri Mulyani pamer ke anggota Komisi XI DPR karena berhasil menghemat anggaran sebesar Rp612,45 miliar.
Menurutnya, penghematan ini berhasil dilakukan selama menghadapi pandemi covid-19 pada tahun anggaran 2020 hingga 2022.
“Selama pandemi kami berhasil efisiensi belanja hingga Rp612,45 miliar. Ini karena kita melaksanakan pola kerja baru yang lebih mengandalkan teknologi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (8/6).
Bendahara negara ini menjelaskan, pola kerja baru yang dianut Kemenkeu berdampak pada pengendalian belanja birokrasi yang meliputi belanja ATK, focus group discussion (FGD), sosialisasi hingga perjalanan dinas baik dalam dan luar negeri.
“Kami mengoptimalkan media daring terutama untuk kegiatan yang bersifat internal. Jadi tadi enggak ada rapat maka enggak ada listrik kepakai dan makanan kecil yang biasanya disediakan jadi tak ada. Juga pelaksanaan rapat di hotel tak ada, karena biasanya yang mahal sewa ruangan yang tidak hanya satu,” jelasnya.
Secara rinci ia menjelaskan, beberapa langkah yang dilakukan dalam penghematan adalah dengan adanya implementasi aplikasi naskah dinas elektronik. Jadi tak perlu lagi foto copy kertas yang berdampak pada efisiensi anggaran sebesar Rp132,72 miliar.
Kemudian, ada juga efisiensi dari penggunaan ruang kerja serta kebutuhan sewa gedung kantor sebesar Rp14,35 miliar. Berikutnya, efisiensi dari penerapan pembayaran gaji dan tunjangan secara terpusat sebesar Rp9,46 miliar dikarenakan pegawai yang tadinya mengelola gaji dioptimalkan.
“Itu beberapa program yang kami lakukan selama pandemi covid-19 yang berdampak pada efisiensi belanja yang totalnya capai Rp612,45 miliar,” pungkasnya.
Dalam kesempatan rapat kerja tersebut, Sri Mulyani juga sekaligus meminta restu anggota Komisi XI DPR RI untuk menyetujui pagu anggaran Kemenkeu di 2023 sebesar Rp45,12 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk lima program prioritas Kemenkeu di tahun depan.
(idy/sfr)
