Pemerintah Sri Lanka memberlakukan jam malam yang tidak terbatas di seluruh ibu kota Kolombo pada Jumat (8/7).
Selain itu, militer disiagakan menjelang rapat umum yang dijadwalkan untuk menuntut lengsernya Presiden Gotabaya Rajapaksa.
Kepala Polisi Chandana Wickramaratne mengatakan Kolombo dan sekitarnya akan berada di bawah jam malam mulai pukul 15.30 GMT hingga pemberitahuan lebih lanjut dan mendesak penduduk untuk tetap berada di dalam rumah.
Perintah itu datang ketika ribuan pemrotes anti-pemerintah membanjiri ibu kota pada hari yang sama, menjelang rally yang digelar Sabtu besok untuk menekan Rajapaksa mundur di tengah krisis ekonomi yang memburuk di negara itu.
Negara kepulauan itu menderita karena defisit kebutuhan pokok yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, 22 juta warganya juga menghadapi inflasi yang tak terkendali dan pemadaman yang berkepanjangan sejak awal tahun.
Demonstran telah berbulan-bulan berkemah di luar kantor Rajapaksa di Kolombo untuk menuntut pengunduran dirinya karena salah urus ekonomi.
Ribuan tentara bersenjatakan senapan serbu dikerahkan ke Kolombo sehari sebelumnya untuk memperkuat polisi yang menjaga kediaman resmi Rajapaksa.
“Sebuah operasi yang melibatkan hampir 20 ribu tentara dan polisi dan wanita diluncurkan sore ini,” kata seorang pejabat tinggi pertahanan kepada AFP.
“Kami berharap protes besok tidak akan menjadi kekerasan,” tambahnya.
Dia mengatakan lebih banyak pasukan dibawa ke ibu kota dari provinsi setelah setidaknya tiga hakim menolak untuk melarang protes pada Sabtu (9/7).
Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak pemerintah Sri Lanka dan para pengunjuk rasa untuk memastikan bahwa demonstrasi pada akhir pekan ini berlangsung damai.
“Kami mendesak pihak berwenang Sri Lanka untuk menahan diri dalam pemolisian majelis dan memastikan setiap upaya yang diperlukan untuk mencegah kekerasan,” kata Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Sembilan orang tewas dan ratusan terluka ketika bentrokan meletus di seluruh negeri setelah loyalis Rajapaksa menyerang pengunjuk rasa damai di luar kantor presiden pada Mei lalu
Sri Lanka gagal membayar utang luar negerinya sebesar $51 miliar dan telah melakukan pembicaraan bailout dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
(afp/sfr)
