Respons Akmal Soal Pengalihan Stok Minyak Goreng dari Produsen Untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Respons Akmal Soal Pengalihan Stok Minyak Goreng dari Produsen Untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Respons Akmal Soal Pengalihan Stok Minyak Goreng dari Produsen Untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, Andi Akmal Pasluddin. Foto: Humas FPKS DPR RI

jpnn.com, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi agar terjadi pengalihan suply minyak goreng dari produsen Palm Oil Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kondisi harga Palm Oil menjadi tinggi karena permintaan dari luar negeri yang sangat tinggi.

Menurut Andi Akmal, Produsen minyak goreng menjadi memberikan prioritas  untuk ekspor dengan harga yang menggiurkan.

“Sudah saatnya para produsen dan korporasi palm oil Indonesia untuk berbakti kepada nusa dan bangsa karena selama ini pemerintah sudah banyak memberikan program untuk perkembangan industri sawit di Indonesia. Pemerintah sudah sangat banyak berbuat untuk kemajuan industri sawit di antaranya Kampanye positif sawit di luar negeri, relaksasi pajak ekspor, kemudahan perijinan hingga rekomendasi pembuartan RSPO dan insentif peralihan  sebagian produksi palm oil untuk biodiesel,” kata Akmal, Jumat (3/12/2021).

Politikus PKS ini menekankan dengan terjadinya harga minyak goreng yang sangat tinggi akibat adanya penurunan pasokan bahan baku minyak goreng di berbagai negara, Penduduk Indonesia yang kini sangat terdampak akibat kenaikan harga minyak goreng yang bahkan memicu terjadinya inflasi yang tertinggi di bulan November selama tahun 2021.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada November 2021 sebesar 0,37 persen (month to month/mtm) dan inflasi sepanjang tahun 2021 mencapai 1,30 persen (year to date/ytd) serta inflasi secara tahunan sebesar 1,75 persen (year on year/yoy).

Akmal mengatakan, sesuai dengan UU no 5 2009 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 tentang hak Konsumen di huruf i. yang menyatakan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, pemerintah mesti berfikir ada solusi terkait tingginya harga minyak goreng untuk rakyat Indonesia.

Pria kelahiran Bone ini menjelaskan, kenapa para produsen minyak sawit di Indonesia ini saat ini perlu memberikan pengorbannya di antaranya adalah begitu seringnya pemerintah melakukan kampanye pemasaran palm oil di luar negeri yang selalu dilakukan secara rutin baik oleh kementerian pertanian maupun kementerian perdagangan untuk mengampanyekan bahwa palm oil di Indonesia pro terhadap lingkungan. Tidak mengganggu orang hutan, mempertahankan meminimalisir dampak perubahan iklim dan menjaga kualitas tanah dan air di sekitar area tanam sawit.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi agar terjadi pengalihan suply minyak goreng dari produsen Palm Oil Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Scroll to Top