Suara.com – Diperkirakan ada lebih dari 3.000 orang antre membuat paspor di Departemen Imigrasi dan Emigrasi Sri Lanka dalam sehari. Ribuan orang itu antre berjam-jam bahkan sebagian menginap di sekitar bangunan itu demi mendapatkan paspor yang akan digunakan untuk pergi dari negaranya.
Ratusan petugas keimigrasian bahkan dilaporkan mengalami kelelahan luar biasa guna memenuhi permintaan paspor. Penanggung jawab otoritas imigrasi bagian terkait, H.P. Chandralal menuturkan, pihaknya sudah memperketat keamanan, memperluas jam kerja, dan melipatgandakan jumlah paspor yang diterbitkan.
Namun, karena sejumlah masalah, hingga kini belum dapat dipastikan berapa jumlah paspor yang bisa diterbitkan negara itu.
“Sangat sulit berurusan dengan masyarakat karena mereka frustrasi dan tidak mengerti bahwa sistem tidak dilengkapi untuk menangani permintaan semacam ini. Jadi mereka marah dan menyalahkan kami, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan,” kata Chandralal.
Baca Juga:
Sri Lanka Bangkrut, PM Ranil Wickremesinghe Akui Negaranya Telah Runtuh
Depresiasi mata uang, inflasi lebih dari 33%, hingga potensi ambruknya ekonomi Sri Lanka membuat warga negara itu untuk ingin pergi secepatnya. Belum lagi peringatan PM Ranil Wickremesinghe yang mengatakan krisis pangan bisa terjadi dalam beberapa bulan.
Salah satu warga yang turut mengantre di imigrasi, Lenora mengaku sudah dua hari antre untuk mendapatkan paspor dan berencana meninggalkan Sri Lanka secepatnya.
Perempuan 33 tahun itu diterima kerja sebagai asisten rumah tangga di Kuwait setelah keluarganya kini mulai kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan akibat kelangkaan komoditas.
Ia hanya membawa baju ganti dan payung dalam perjalanan dari kampungnya di Nuwara Eliya ke kantor imigrasi yang memiliki jarak 170 km.
Tidak hanya Lenora, puluhan ribu orang saat ini diperkirakan antre mendapatkan paspor mereka agar secepatnya pergi dari Sri Lanka.
Baca Juga:
Daftar Negara Bebas Visa Paspor Indonesia, Update Juni 2022
Hingga Mei 2022, Sri Lanka telah mengeluarkan 288.645 paspor. Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu kekurangan makanan, gas untuk memasak, bahan bakar, dan obat-obatan, setelah salah urus ekonomi dan pandemi COVID-19 menghapus cadangan devisanya.
