Rapat di DPR, Kejagung Diminta Tak Tebang Pilih Kasus

Rapat di DPR, Kejagung Diminta Tak Tebang Pilih Kasus


Jakarta, CNN Indonesia

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) memproses kasus yang sedang ditangani tanpa tebang pilih dan tanpa terpengaruh kepentingan apapun.

Hal tersebut Ia sampaikan usai rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11).

“Khususnya pemberantasan korupsi, dianggap tidak tebang pilih. Ya, dianggap tidak tebang pilih karena profesional dan berkeadilan, itu yang kita harapkan,” kata dia.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia pun mendorong agar Kejagung dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menjadi sorotan publik secara tuntas. Ia berharap Kejagung tak hanya ‘panas’ saat awal kasus digulirkan.

“Jangan kasus-kasus pertama heboh, nilainya ratusan triliun, triliunan, lalu kemudian itu dipersempit,” tutur dia.

“Aktor-aktor sesungguhnya tidak disentuh misalkan. Ini yang kami dorong kepada kejaksaan,” sambungnya.

Di sisi lain, Rudianto juga mengingatkan Kejagung agar tak mengukur kinerja Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kejaksaan Negeri (Kajari) hanya berdasarkan jumlah kasus yang ditangani.

“Kalau mereka ditarget, saya khawatir, kasus tidak ada pun bisa diadakan,” ujar dia.

Bakal gelar rapat bahas Tom Lembong hingga timah

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath menyebut pihaknya akan menggelar rapat khusus dengan Kejagung untuk mendalami kasus-kasus besar yang sedang ditangani korps Adhyaksa. Rano menjelaskan dalam rapat itu akan turut membahas kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Eks Mendag Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) hinga dugaan korupsi di PT. Timah.

“Rapat ini penting karena kan dalam hal ini Kejagung kan banyak nanganin pekara-perkara besar, yang memang kerugian negaranya luar biasa,” kata Rano di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11).

“Timah belum beres, ada soal hakim, ada soal Tom Lembong, dan lain-lain,” sambungnya.

Rano menjelaskan rapat khusus itu sekaligus untuk menepis asumsi publik terkait adanya tebang pilih hingga politisisasi hukum oleh Kejagung.

(mab/DAL)

[Gambas:Video CNN]


Scroll to Top