Suara.com – Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tak terima nama Presiden Joko Widodo ikut dikaitkan dalam rencana gelaran Formula E. Mereka menyebut tindakan ini memiliki maksud terselubung di baliknya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo curiga mengapa nama Presiden Jokowi tiba-tiba dibawa ajang Formula E karena ada pemeriksaan oleh KPK. Pasalnya, sebelum ini nama Jokowi tidak pernah dikaitkan dengan ajang balap mobil listrik ini.
“Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” ujar Anggara kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).
Dia pun meminta nama Presiden Jokowi tidak dibawa-bawa terkait gelaran Formula E.
Baca Juga:
Beberkan Syarat Trek Formula E, Bamsoet: Tak Boleh Tebang Pohon dan Rusak Lingkungan
Menurutnya, Formula E adalah gelaran yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
“Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD, jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara.
Selain itu, Anggar juga menyatakan pengawalan uang APBD dalam penyelenggaraan Formula E termasuk mengawal pemeriksaan oleh KPK, akan terus dilakukan DPRD.
“Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo sempat disebut oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Co-Founder Formula E, Alberto Longo sebagai penentu lokasi trek Formula E. Namun, Gubernur Anies Baswedan membantah hal ini.
Baca Juga:
Ada Lima Opsi, Bamsoet Pilih Ancol Jadi Lintasan Formula E Jakarta
Akhirnya Bamsoet menglarifikasi penentuan trek tetap dilakukan oleh IMI dan pihaknya melalui Anies hanya ingin mempertemukan Longo dengan Jokowi.
