Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengutarakan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil menggelar KTT G20 di Nusa Dua, Bali, dengan sukses.
Dalam konferensi persnya usai KTT G20 ditutup, Sunak menuturkan Jokowi berhasil menggelar pertemuan dengan hasil yang memuaskan di saat situasi global penuh tantangan, salah satunya dampak invasi Rusia ke Ukraina.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Jokowi karena telah memimpin pertemuan G20 di saat situasi penuh tantangan seperti saat ini,” kata Sunak kepada wartawan di Nusa Dua, Rabu (16/11).
Sunak mengapresiasi bahwa KTT G20 saat ini pun mampu menghasilkan deklarasi bersama yang salah satunya berisikan kecaman terhadap agresi Rusia ke Ukraina.
Menurutnya, sejak invasi Rusia ke Ukraina berlangsung, mayoritas negara di dunia terkena dampaknya yakni krisis energi hingga ancaman terhadap pasokan pangan yang membuat kenaikan harga serta inflasi terjadi di mana-mana.
“Semua ini diperburuk dengan tindakan-tindakan yang dilakukan seorang pria yang tidak mau hadir di KTT ini, Vladimir Putin,” ucap Sunak.
“Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak merasakan dampak dari (invasi) Putin yang merusak pasar pangan global dan mengancam pasokan gandum Ukraina.”
Namun, Sunak mengatakan seluruh pemimpin negara G20, termasuk ada perwakilan Rusia, berhasil mengadopsi deklarasi yang salah satunya berisikan kecaman terhadap agresi Moskow ke Ukraina.
Dalam G20 Bali Leaders Declaration yang diadopsi seluruh negara pada Selasa (16/11) seluruh negara “menegaskan kembali posisi kami yang menyesalkan dengan sangat keras agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penih dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina.”
Negara G20 juga mengatakan sebagian besar anggota “mengutuk keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan yang ada dalam ekonomi global.”
“Tahun ini kita menyaksikan perang di Ukraina berdampak lebih buruk terhadap ekonomi global[…]menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan kerawanan energi dan pangan hingga risiko stabilitas keuangan,” bunyi deklarasi itu lagi.
(fby/rds)
