Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menyampaikan keprihatinannya terkait rencana kehadiran Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam acara konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali, Oktober mendatang.
Menurut Morrison, kehadiran Putin di KTT G20 nanti merupakan langkah yang sangat berlebihan.
“Ide untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin, yang mana Amerika Serikat sudah menyatakan (tindakan Rusia) sebagai kejahatan perang di Ukraina, bagi saya adalah langkah yang keterlaluan,” kata Morrison saat konferensi pers di Canberra, Kamis (24/3).
Morisson menuturkan telah mengajukan protesnya ini kepada pihak terkait.
“Kami telah melayangkan pertanyaan dan keprihatinan tentang ini. Dan Rusia telah menginvasi Ukraina. Maksud saya ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional,” katanya seperti dikutip CNN.
Sebelumnya, Duta Besar Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobieva, mengatakan Putin berencana hadir dalam KTT G20 ini.
“Tergantung pada situasi, sejauh ini dia (Putin) mau datang ke KTT G20,” kata Vorobieva saat ditanya apakah Putin akan hadir dalam pertemuan tersebut saat jumpa pers di Jakarta pada Rabu (23/3).
Rencana kedatang Putin mencuat di tengah desakan sejumlah negara agar mengeluarkan Rusia dari kelompok G20 sebagai respons atas tindakan mereka ke Ukraina.
Tak lama setelah rencana Putin datang ke Bali mencuat, Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasyl Hamianin, buka suara. Ia meminta seluruh negara demokratis memboikot Rusia dan Putin dalam forum internasional, termasuk KTT G20 tahun ini.
“Kehadiran (Putin) di acara internasional mana pun berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum,” kata dia dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (23/3).
Ia kemudian berujar, “Kami menyerukan seluruh negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator Putin yang kejam. Boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan platform internasional.”
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, banyak negara ramai-ramai mengisolasi Moskow dari sistem keuangan global hingga organisasi internasional.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) misalnya, disebut akan mencabut Rusia dari daftar negara paling disukai atau most favor nations. Imbasnya, tarif impor yang lebih tinggi akan dikenakan terhadap Rusia.
(isa/rds)
