Jakarta, CNN Indonesia —
Pakar politik Universitas Andalas, Asrinaldi mendesak Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) melakukan pemeriksaan mendalam atas beda hasil survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia terkait Pilkada Jawa Tengah 2024.
Asrinaldi meminta Persepi mengekspose kedua lembaga itu untuk membuka data hasil survei mereka.
Guru besar ilmu politik Unand itu mengatakan jika ditemukan fakta bahwa hasil surveinya terlalu jauh, maka itu harus jadi perhatian Persepi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau memang ada fakta bahwa hasilnya berbeda jauh. Tentu ini akan menjadi perhatian Persepi. Idealnya tentu harus ada pemeriksaan terhadap perbedaan ini,” kata Asrinaldi dalam keterangannya, Senin (18/10).
Perbedaan hasil survei terkait Pilkada Jateng itu terjadi antara hasil Indikator Politik yang mencatat elektabilitas Andika Perkasa-Hendi sebesar 43,46 persen dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin 47,19 persen.
Sementara SMRC mencatat Andika-Hendi di angka 50,4 persen, sedangkan Luthfi-Taj Yasin di 47 persen. Kedua survei itu dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama. SMRC pada 7-12 November dan Indikator pada 7-13 November.
Kasus serupa terjadi di Pilgub Jakarta
Kasus serupa juga pernah terjadi di hasil survei terkait Pilkada Jakarta 2024 antara Poltracking dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan hasil berbeda.
Hasil survei LSI mencatat Pramono-Rano Karno unggul dengan angka 41,6 persen, sedangkan RIDO di urutan kedua dengan 37,4 persen. Sementara, survei Poltracking mencatat keunggulan RIDO dengan elektabilitas 51,6 persen, sedangkan Pram-Rano Karno di angka 36,4 persen.
Dewan Etik Persepi pun melakukan pemeriksaan dan hasilnya menjatuhkan sanksi ke Poltracking untuk ke depan tak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.
Namun dalam kasus beda hasil survei Pilkada Jateng ini, Asrinaldi meminta jika pemeriksaan berlangsung, maka Saiful Mujani yang duduk dalam Dewan Etik Persepi tak turut serta dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, keikutsertaan Saiful Mujani hanya akan mempertebal indikasi konflik kepentingan.
“Artinya, anggota dewan etik yang diperiksa tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kalau memang ada indikasi ke arah itu,” ucapnya.
(mnf/DAL)
