Jakarta, CNN Indonesia —
Sejumlah epidemiolog meminta pemerintah fokus untuk mengejar target vaksinasi Covid-19 daripada membahas rencana booster vaksin berbayar yang akan diberlakukan pada tahun depan.
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane, mengaku bingung dengan rencana pemerintah yang mulai mematok harga untuk booster vaksin.
“Kewajibannya kan mencapai target 70 persen untuk herd immunity. Jadi, capai dulu target baru bicara hal lainnya” kata Masdalina kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/8).
Rencana skema booster vaksinasi berbayar sebelumnya disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Budi mengklaim rencana tersebut telah mendapat lampu hijau dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Jika diberlakukan, booster vaksin berbayar rencananya akan dipatok harga sekitar Rp100 ribu. Skema pembiayaan bisa melalui penerima bantuan iuran (PBI), bagi peserta BPJS Kesehatan, dan biaya mandiri bagi masyarakat umum.
“Diskusi dengan presiden sudah diputuskan oleh beliau kalau kemungkinan yang akan dibayari negara adalah yang penerima bantuan iuran, sedangkan yang lain akan dimasukkan dengan skema umum,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8).
Meski ada skema umum yang biayanya dibebankan ke masyarakat, Budi mengklaim jaminan bahwa harga vaksin booster tidak akan mahal. Menurut perhitungan pemerintah, harga suntikan hanya akan berkisar antara US$7-US$8 sekali suntik.
“Artinya tidak sampai Rp100 ribu. Sekitar Rp100 ribuan dan bisa dilakukan yang bersangkutan,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah akan melaksanakan program itu secara pelan pelan.
“Sehingga masyarakat bisa memilih,” katanya.
Wacana vaksin berbayar yang kembali digaungkan pemerintah itu pun mendapatkan respons negatif dari DPR. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengkritisi rencana implementasi vaksinasi mandiri atau berbayar pada tahun depan itu dengan mengaitkan pada realisasi dari vaksin gratis yang masih rendah.
Eko memaparkan informasi yang ia terima, realisasi penyuntikan vaksin dosis kedua saja baru 15,67 juta orang. Data ini terhitung per 24 Agustus 2021.
“Tingkat vaksinasi 24 Agustus 2021 baru 15,67 juta untuk dosis kedua. Masih didukung anggaran negara Rp57 triliun. Yang gratis saja masih tipis,” ungkap Eko dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (25/8).
Selain realisasi yang masih kecil, ia juga mengkritik vaksinasi juga masih terpusat di Jabodetabek. Vaksinasi juga masih terganjal keengganan masyarakat.
“Vaksinasi belum cukup luas, masih terpusat di Jabodetabek. Itu pun masih pakai gimmick terutama di mal tidak boleh masuk, kalau di daerah justru banyak tidak mau divaksin,” ujar Eko.
Epidemiolog Ingatkan soal Target Herd Immunity di halaman selanjutnya.
Naik Turun Wacana Vaksin Berbayar di RI
