Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menyampaikan sikap resmi terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Kamis (20/2).
Tim hukum sekaligus Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyebut bahwa penahanan terhadap sekretaris jenderalnya itu sebagai babak baru serangan kepada partai. Dia menilai penahanan tersebut terlalu bernuansa politis.
“Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap menjadi serangan terhadap partai kami,” ujar Ronny dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, penahanan Hasto hanya membuktikan isu bahwa Hasto akan ditahan sebelum Kongres partai yang akan digelar tahun ini. Ronny mensinyalir, penahanan Hasto sebagai upaya untuk mengawut-awut partai.
“Peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengawut-awut partai,” katanya.
Di sisi lain, Ronny menilai tak ada urgensi untuk menahan Hasto, terlebih karena yang bersangkutan selama ini kooperatif dalam kasusnya. Dia juga memastikan Hasto tak akan melarikan diri.
Dengan demikian, menurut dia, KPK tak mengindahkan hal itu. Apalagi, saat ini pihaknya juga tengah dalam proses pra peradilan.
“Penyidik KPK tidak mengindahkan proses pra peradilan kendati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan persidangan bahkan telah menentukan Hakim yang akan mengadili perkara ini,” kata dia.
KPK hari ini resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah berstatus tersangka dugaan suap PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
Hasto mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Ia sempat ditampilkan beberapa saat di konferensi pers KPK sebagaimana tersangka lainnya.
(sfr/thr)