Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan ada pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan China terhadap kaum Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.
Xinjiang merupakan wilayah otonomi di barat daya China yang menjari rumah bagi sekitar 10 juta etnis Uighur dan minoritas Mulsim lainnya.
Dalam laporan terbaru usai melakukan kunjungan ke Uighur beberapa waktu lalu, Komisi Tinggi HAM PBB mengatakan pelanggaran HAM serius telah berlangsung di Xinjiang dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-ekstremisme pemerintah China.
“Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap etnis Uighur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya di Xinjiang dapat merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan,” bunyi laporan komisi PBB itu pada Rabu (31/8).
Dalam laporan itu, Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, meminta pemerintahan Presiden Xi Jinping mengambil langkah segera untuk membebaskan semua orang yang ditahan di pusat pelatihan, penjara, atau fasilitas penahanan lainnya di Xinjiang.
Selain dugaan penahanan sewenang-wenang, pemerintah China juga diduga membatasi etnis Uighur dan kaum minoritas Muslim lainnya di Xinjiang dalam hal reproduksi.
“Ada indikasi pelanggaran hak reproduksi yang kredibel melalui penegakan kebijakan KB secara paksa sejak 2017,” bunyi laporan itu seperti dikutip Reuters.
Komisi Tinggi HAM PBB mengatakan data pemerintah yang terbatas “membuat sulit menarik kesimpulan sepenuhnya tentang penegakan kebijakan ini dan pelanggaran terkait hak-hak bereproduksi.”
Laporan terbaru ini dibuat setelah Bachelet dianggap terlalu lunak menghadapi China soal dugaan kuat pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur.
China terus menjadi sorotan pelanggaran HAM setelah pada 2018 sejumlah organisasi pemerhati HAM internasional mengungkap laporan penahanan sewenang-wenang jutaan etnis Uighur di Xinjiang.
Selain penahanan, China juga diduga menerapkan kerja paksa massal terhadap etnis Uighur di kamp-kamp penahanan di Xinjiang.
Namun selama ini, China bersikeras membantah semua tuduhan pelanggaran HAM itu. Beijing berdalih bahwa mereka bukan menahan, tapi memasukkan orang-orang Uighur ke kamp-kamp pelatihan pendidikan vokasi.
Hal itu dilakukan China dengan alasan meredam ancaman radikalisme dan ekstremisme di kalangan kaum Uighur.
Merespons laporan terbaru PBB, Duta Besar China untuk PBB di New York, Zhang Jun, mengatakan negaranya telah berulang kali menyuarakan penentangan terhadap tuduhan tersebut.
Zhang mengatakan Bachellet seharusnya tidak ikut campur dalam urusan internal China.
“Kita semua tahu, dengan sangat baik, bahwa apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas adalah untuk merusak stabilitas China dan untuk menghalangi pembangunan China,” kata Zhang kepada wartawan pada hari Rabu.
“Kami tidak berpikir itu akan menghasilkan kebaikan bagi siapa pun, tiu hanya merusak kerja sama antara PBB da negara anggota,” katanya.
China bahkan dilaporkan berulang kali berupaya membuat Bachelet dan timnya tidak mengungkap laporan terbaru ini.
(rds/bac)
