Padang, CNN Indonesia —
Dunia perhotelan dan restoran di Sumatera Barat, mulai merasakan dampak efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah pusat dan daerah. Per Februari ini, tingkat hunian hotel hanya sekitar 40 persen.
Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Elvis Syarif mengatakan, biasanya awal tahun sudah mulai ada reservasi atau bookingan untuk kegiatan-kegiatan di hotel. Namun, saat ini, kondisinya jauh menurun. Bahkan, ada yang sampai membatalkan rencana kegiatannya.
“Ada beberapa yang di-cancel khususnya kegiatan dari kementerian. Dari sisi okupansi hotel, Februari ini hanya kisaran 40 persen,” ujar Elvis kepada wartawan, Senin (17/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut efisiensi anggaran dampaknya terasa pada pendapatan baik dari segi okupansi kamar hingga santapan di hotel.
“Berdampak terhadap revenue baik dari okupansi kamar maupun kegiatan meting-meting. Nah, data yang kami terima dari anggota itu kegiatan meeting yang biasa diisi pemerintah food and breakfast menurun sampai 50-60 persen,” katanya.
Menurut Elvis, kondisi seperti ini sangat dikhawatirkan industri perhotelan dan restoran. Jika tidak ada perubahan dari pemerintah, bisa mengancam nasib karyawan.
“Ini tentu akan sangat mengkhawatirkan kalau (efisiensi) ini berjalan panjang. Kita enggak tahu bagaimana ke depannya. Padahal kami pada tahun 2023 mulai membaik. Masuk 2024 sedikit bernafas, tapi sekarang muncul lagi dengan kebijakan ini. Nah ini membuat drop lagi. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Itu harapan kita,” sambungnya.
Terdapat 97 hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sumbar dan ada ribuan karyawan yang menggantungkan nasibnya bekerja di industri ini.
Elvis berharap tindakan merumahkan karyawan tidak terjadi akibat dampak efisiensi anggaran tersebut.
Kondisi seperti ini hampir sama seperti pandemi Covid-19.
(ned/sfr)
