Jakarta, CNN Indonesia —
Seruan menghukum Presiden Vladimir Putin terus menggema ke telinga Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) ketika invasi Rusia ke Ukraina menginjak pekan kedua ini, Jumat (11/3).
Rusia tampak enggan mengendurkan atau menghentikan gempurannya ke Ukraina terlepas dari hujanan kecaman hingga sanksi yang kian mengisolasi negara itu.
ICC hingga Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) pun telah membuka penyelidikan atas invasi Rusia ke Ukraina. Namun, sejauh ini, belum ada perkembangan berarti.
PerwakilanRusia saja tidak hadir dalam sidang perdana Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) terkait gugatan Ukrainasoal invasi Moskow pada Senin pekan ini.
Jadi sebesar apa peluang Putin dapat diadili sebagai kriminal perang atas tindakannya melancarkan invasi ke Ukraina?
Apa itu kejahatan perang?
Menurut ICC, sejumlah tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan perang adalah tindakan yang menargetkan warga sipil, melanggar Konvensi Jenewa, dan menargetkan kelompok masyarakat tertentu.
“Satu hal yang pasti, mengarahkan tembakan ataupun menargetkan warga dan fasilitas sipil secara sengaja merupakan kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan,” kata Kepala Jaksa ICC, Karim Khan, kepada CNN pada 3 Maret.
Khan menjadi salah satu jaksa yang tengah menyelidiki dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina.
“Dan bahkan bila ada kebutuhan militer, ada kewajiban jelas bagi pihak yang terlibat konflik untuk tidak menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, untuk memastikan persenjataan yang digunakan tidak memiliki dampak besar pada area padat penduduk,” lanjut Khan.
Sementara itu, sudah banyak pihak terutama negara Barat yang menilai tindakan Putin ke Ukraina adalah bentuk kejahatan perang. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kyiv menuduh Rusia melakukan kejahatan perang karena menyerang PLTN di Ukraina dan fasilitas sipil lainnya seperti rumah sakit dan apartemen.
“Penyerangan pembangkit listrik nuklir merupakan kejahatan perang. Penembakan Putin terhadap PLTN terbesar Eropa membuat pemerintahan terornya selangkah lebih maju,” kata pihak kedutaan dalam sebuah pernyataan Twitter, dikutip dari CNN.
Rusia juga disebut-sebut menggunakan bomb vakum dan bom klaster di area padat penduduk. Bila benar terjadi, ini merupakan salah satu bentuk kejahatan perang.
Siapa yang bisa diadili oleh ICC?
Semua orang yang dituduh melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC bisa diadili, terutama dari negara yang menjadi anggota ICC. Pengadilan ICC menghakimi orang, bukan negara, dan berfokus pada orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan, yakni pemimpin dan pejabat.
Secara teori, Putin dapat didakwa ICC, terutama soal pencaplokan Rusia atas Semenanjung Crimea di Ukraina paa 2014.
Namun, ICC tak bisa mengadili seseorang tanpa kehadirannya langsung atau in absensia. Jadi Putin harus dibawa ke pengadilan itu atau ditangkap di luar Rusia agar bisa diadili.
Sebelumnya, ICC pernah menjatuhkan ‘vonis yang memberatkan’ atas pendudukan Rusia di Crimea pada 2016 lalu.
Sementara itu, Rusia-dan juga Amerika Serikat-bukan anggota ICC. Meski begitu, kedua negara menandatangani perjanjian pembentukan ICC.
Rusia menarik diri dari keanggotaan ICC pada 2016, beberapa hari setelah laporan mahkamah itu menerbitkan apa yang dianggap sebagai “vonis memberatkan” atas pendudukan Rusia di Crimea pada 2014.
Apa yang Diselidiki ICC terkait Invasi ke Ukraina?
Dalam investigasi baru terkait kejahatan perang Rusia di Ukraina, ICC menyatakan akan menyelidiki seluruh tindakan yang terjadi sejak 2013 hingga saat ini.
Itu berarti, ICC akan menyelidiki agresi Rusia sejak pencaplokan Crimea pada 2014 lalu hingga invasi Rusia ke Ukraina hari ini.
Bagaimana pengadilan ICC berlangsung?
Pengadilan ICC dapat dilakukan dengan dua cara, yakni lewat rujukan kasus dari pemerintah nasional atau Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu, kedudukan Rusia di Dewan Keamanan PBB membuat Moskow memiliki hak untuk memveto aksi dewan tersebut.
Walaupun demikian, sejauh ini ada 39 negara mendesak ICC melakukan investigasi terhadap kejahatan perang Rusia. Kebanyak negara itu adalah Barat.
Meski begitu, jaksa ICC Khan memastikan bahwa dia akan memastikan penyelidikan akan adil bagi semua pihak, bukan pihak Ukraina saja, tetapi juga dari sisi Rusia, partai hingga aktor non-negara.
“Lembaga ini bukan politis. Kami bukan bagian dari divisi geostrategis atau geopolitik yang kita saksikan di seluruh dunia,” paparnya menambahkan.
Berlanjut ke halaman berikutnya >>>
