Jakarta, CNN Indonesia —
Media Moskow menyoroti soal misi damai yang dibawa Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto terkait perang antara Rusia dan Ukraina.
Dilansir Russia Today, Prabowo mendesak pejabat militer dari seluruh dunia untuk mendeklarasikan penghentian permusuhan.
Dalam pertemuan di Dialog Shangri-La di Singapura, Prabowo membeberkan rencana agar permusuhan berhenti.
Di antaranya dengan melakukan gencatan senjata dan pembentukan zona demiliterisasi. Ia juga menyarankan agar Rusia dan Ukraina mundur dari lokasi perang sejauh 15 kilometer.
“Saya mengusulkan Dialog Shangri-La menemukan cara dan mendeklarasikan secara sukarela Ukraina dan Rusia segera memulai negosiasi perdamaian,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan soal zona demiliterisasi harus dipantau pasukan penjaga perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
Prabowo juga menyarankan untuk melakukan referendum yang disponsori PBB di wilayah yang disengketakan untuk secara objektif menentukan keinginan mayoritas penduduk.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Eropa Josep Borrell mengakui bahwa mengakhiri dukungan militer untuk Ukraina akan segera mengakhiri perang.
Namun, menurutnya, hal itu akan mengakibatkan kedaulatan negara dikompromikan oleh kekuatan eksternal.
“Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina, tetapi itu harus menjadi perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan,” tutur Borrell.
Sebelumnya Inisiatif perdamaian Indonesia sudah dilakukan saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Moskow dan Kiev tahun lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menawarkan untuk menengahi pembicaraan damai antara kedua pemimpin, bahkan untuk jadi seorang perantara perdamaian.
Meskipun mendukung resolusi PNN mengecam serangan Rusia di Ukraina, Jokowi mengaku menahan diri agar tak menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Moskow.
Pada Februari 2023, China juga mengajukan rencana perdamaian 12 poin untuk Ukraina. Dokumen tersebut sebagian besar membicarakan soal posisi yang dinyatakan Beijing tentang konflik di Ukraina.
Saat itu, Jokowi menekankan bahwa berdialog itu merupakan hal penting, menghormati kedaulatan teritorial semua negara, dan penghentian sanksi ekonomi.
Rencana tersebut lantas mendesak semua pihak yang terlibat untuk menghindari eskalasi yang melibatkan senjata nuklir. Khususnya, dengan cara tak mengusulkan atau menyarankan penarikan pasukan Rusia dari wilayah itu.
(psr/bac)
