Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangkaraya menyebut deforestasi yang dilakukan untuk menunjang proyek food estate kebun singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, berpotensi memperluas wilayah banjir.
Diketahui, food estate sendiri merupakan proyek lumbung pangan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Dampak yang akan terjadi dengan pembukaan hutan untuk food estate kebun singkong di Kabupaten Gunung Mas sangat beresiko tinggi untuk memperluas wilayah banjir,” Direktur LBH Palangkaraya, Aryo Nugroho, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11).
LBH Palangkaraya mencatat wilayah Kabupaten Gunung Mas mengalami perluasan wilayah banjir dari tahun ke tahun. Pada 2019, banjir terjadi di 8 kecamatan, kemudian meningkat menjadi 9 kecamatan di 2020, dan 12 kecamatan di 2021.
Banjir yang terjadi pada 2020, mengutip catatan LBH Palangkaraya, mengakibatkan sedikitnya seribu rumah terendam. Ada tiga orang yang hilang dan tiga meninggal dunia.
Kemudian pada 2021, sejauh ini tercatat 3.685 KK atau sekitar 13.638 warga terdampak banjir di Kabupaten Gunung Mas.
Apabila food estate dilanjutkan, LBH Palangkaraya menganggap banjir akan semakin meluas. Akibatnya, semakin banyak warga yang berpotensi terdampak banjir.
Sejauh ini, sudah ada 634 hektare lahan yang telah diolah. Seluas 32 hektare di antaranya telah ditanami singkong. Target pembukaan lahan food estate di sana adalah 1 juta hektare.
LBH Palangkaraya lantas pihaknya mendesak Presiden Jokowi menghentikan proyek strategi nasional food estate Kebun Singkong di Kabupaten Gunung Mas.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk memulihkan kawasan yang rusak akibat deforestasi.
“Presiden Jokowi dan menteri terkait beserta Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran untuk segera memulihkan kondisi kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk pemulihan lahan seluas kurang lebih 634 hektar untuk kebun singkong di Kabupaten Gunung Mas,” desak Aryo.
Sebelumnya banjir melanda beberapa kawasan di Kalimantan. Daerah Sintang, Kalimantan Barat, disebut tergenang banjir selama satu bulan. Selain itu, banjir menggenangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Sanggau, Kalimantan Barat; dan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR pada Senin (1/2) pekan lalu, Menteri LHK Siti Nurbaya menjanjikan pengawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di wilayah Food Estate dengan melibatkan ahli dan survei kamera drone.
“Jadi nggak sembarang buka [lahan], kita harus kontrol juga. Sehingga yang namanya Food Estate betul-betul dijaga dari dimensi lingkungan dan konservasinya,” tambah Siti.
Program Food Estate sendiri dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya penanggulangan krisis pangan. Sejumlah pihak mengkritiknya lantaran potensi kerusakan lingkungan dan buang-buang anggaran seperti Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektare era Soeharto.
(mln/bmw)
