Jakarta, CNN Indonesia —
Laporan PBB tentang hak atas pangan mengungkap kebiadaban Israel yang mengakibatkan 2,3 juta warga Gaza kelaparan.
Penulis laporan PBB Michael Fakhri awalnya menanggapi pertanyaan wartawan tentang klaim Israel bahwa mereka memasok cukup makanan, lebih dari 1 juta ton makanan untuk warga Gaza.
Klaim tersebut ternyata hanya omong kosong. Aturan Israel tentang apa yang diizinkan masuk ke Gaza tidak jelas dan tidak masuk akal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini adalah sistem yang dirancang untuk membingungkan, untuk mempersulit masuknya bantuan,” kata Fakhri dikutip Al Jazeera, Sabtu (19/10).
Ia lalu melaporkan kejadian tahun lalu di mana setiap setiap kali bantuan kemanusiaan benar-benar berhasil masuk ke Gaza, konvoi kendaraan berisi bantuan tersebut sering ditembaki dan menjadi sasaran pasukan Israel. Padahal, konvoi tersebut sudah berkoordinasi dengan Israel.
Kebiadaban Israel tak berhenti sampai situ. Jika konvoi bantuan berhasil lolos dari serangan Israel, yang terjadi selanjutnya adalah tentara menembaki warga yang menghampiri kendaraan konvoi.
“Israel telah memberlakukan pengepungan penuh terhadap Gaza, khususnya Gaza utara beberapa saat. Jadi bahkan jika benar Israel mengizinkan masuknya beberapa truk lagi hari ini, itu tidak berarti mereka tidak membuat warga Palestina di Gaza kelaparan.
Sekutu mesra Israel, Amerika Serikat (AS) diam-diam menyurati Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, dalam waktu sebulan.
Jika permintaan itu tak dipenuhi, AS mengingatkan risiko pemberian sanksi berupa embargo senjata kepada sekutu mesranya tersebut.
Surat tersebut muncul saat pasukan Israel memperluas operasi ke Gaza utara. Tindakan Israel dikhawatirkan bakal mengganggu akses bantuan kemanusiaan di seluruh wilayah kantong pengungsi.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan Israel harus mengambil langkah-langkah pada bulan depan untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza. Hal ini guna menghindari tindakan hukum yang melibatkan bantuan militer AS, menurut seorang sumber.
“Kami menulis (surat) sekarang untuk menggarisbawahi keprihatinan mendalam pemerintah AS atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, dan mengupayakan tindakan mendesak dan berkelanjutan oleh pemerintah Anda bulan ini untuk membalikkan arah ini,” tulis surat tertanggal 13 Oktober tersebut.
Dalam suratnya, AS menguraikan langkah-langkah khusus yang harus diambil Israel dalam waktu 30 hari, termasuk mengizinkan minimal 350 truk memasuki Gaza per hari.
AS juga meminta Israel memberlakukan jeda kemanusiaan sehingga memungkinkan pengiriman bantuan. Israel juga didesak mencabut perintah evakuasi bagi warga sipil Palestina ketika tidak ada kebutuhan operasional.
“Kegagalan untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah ini dapat berimplikasi pada kebijakan AS dan hukum AS yang relevan,” kata surat itu.
AS lantas mengutip Bagian 620i dari Undang-Undang Bantuan Luar Negeri. Bagian ini mengatur larangan pemberian bantuan militer ke negara-negara yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan.
Surat itu juga mengutip Memorandum Keamanan Nasional yang dikeluarkan Presiden AS Joe Biden pada Februari. Isinya, mengharuskan Kementerian Luar Negeri untuk melaporkan kepada Kongres apakah penggunaan senjata yang dipasok AS ke Israel tidak melanggar hukum AS atau hukum internasional.
Pejabat AS mengatakan Israel mungkin telah melanggar hukum humaniter internasional dengan menggunakan senjata yang dipasok AS selama operasi militernya di Gaza.
Surat tersebut pertama kali dibocorkan seorang reporter untuk Israeli News 12.
Dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Reuters.
Washington tak menanggapi permintaan komentar atas surat tersebut. Senada, pemerintah Israel juga bungkam soal kebenaran surat itu.
AS sudah berkali-kali mendesak Israel untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza sejak agresi brutal yang dilancarkan setahun ini.
Meski begitu, pemerintahan Joe Biden belum juga memberlakukan pembatasan bantuan militer AS ke Israel.
Minggu lalu, AS mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Israel perlu segera mengatasi kondisi bencana di antara warga sipil Palestina di Jalur Gaza yang terkepung.
Israel juga diminta berhenti memperparah penderitaan warga sipil Gaza dengan membatasi pengiriman bantuan.
Reuters melaporkan pada awal bulan ini pasokan makanan ke Gaza anjlok usai Israel menarik bea masuk untuk beberapa bantuan kemanusiaan, serta memangkas pengiriman yang diselenggarakan oleh perusahaan.
(pta)
