Suara.com – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyoroti sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Salah satunya mengenai nasib warganet yang melayangkan kritik kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Laporan HAM AS itu disusun oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan Departemen AS, yang bertajuk “Laporan Praktik Hak Asasi Manusia 2021: Indonesia”. Laporan itu kemudian dirilis di laman Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.
Adapun laporan tersebut terdiri atas penilaian jalannya demokrasi di Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo, serta pemaparan beberapa isu HAM yang terjadi dalam skala nasional di Indonesia.
Salah satu isu HAM yang disoroti AS adalah kasus penangkapan seorang warganet yang memberikan kritik terhadap Gibran, putra Presiden Jokowi, melalui akun media sosial.
Baca Juga:
Film Biopic Blonde: Ana de Armas Mantap Perankan Sosok Aktris Legendaris
Laporan tersebut menyoroti secara khusus kasus penangkapan seorang pengguna media sosial pada 13 Maret 2021, karena kritik terhadap kinerja Gibran. Kepolisian juga sekaligus menulis “jangan menyebarkan hoaks” di kolom komentar.
“Pada 13 Maret, seorang pengguna media sosial mengkritik kinerja Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan putra Presiden Widodo. Akun kepolisian kemudian menanggapi dengan komentar di halaman media sosial yang menyatakan, ‘jangan menyebarkan hoax di media sosial’,” tulis laporan HAM AS.
“Selanjutnya polisi merekam dan merilis video yang menunjukkan warganet itu dibawa ke kantor polisi, diproses, dan kemudian menyampaikan permintaan maaf publik atas postingannya,” lanjutnya.
Laporan HAM AS juga memapaparkan, pada bulan Februari, Kapolri mengeluarkan surat edaran yang meminta polisi memprioritaskan pencegahan kejahatan di bawah undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Secara khusus, polisi diminta untuk patroli di dunia maya untuk menemukan konten yang berpotensi menyinggung, lalu meminta pengguna media sosial untuk memperbaiki konten tersebut.
Baca Juga:
AAYG Dukung Rusia, Soroti Pelanggaran HAM Amerika Serikat dan Israel
Hasilnya, polisi melaporkan bahwa dari 23 Februari hingga 19 Maret, patroli dunia maya telah menandai 189 postingan media sosial sebagai berpotensi melanggar hukum dan memperingatkan penulis untuk “memperbaiki” konten tersebut.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
