Presiden Joko Widodo buka suara terkait eksekusi mati yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap empat tahanan aktivis pro-demokrasi baru-baru ini. Salah satu dari keempat loyalis itu adalah eks pengacara pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang digulingkan.
Dalam pernyataan resmi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan pandangan Jokowi soal Myanmar saat bertemu Perdana Menteri Fumio Kishida di Jepang, Rabu (27/7).
“Mengenai Myanmar, Presiden sampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi lima poin konsensus,” ujar Retno mengutip pernyataan Jokowi.
Ia kemudian melanjutkan, “Semua perkembangan di Myanmar, termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik menunjukkan kemunduran bukan kemajuan dari implementasi lima poin konsensus.”
Lima konsensus itu di antaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
Konsensus ini disepakati pada April tahun lalu oleh ASEAN termasuk kepala junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menyikapi krisis politik di negara itu imbas kudeta pada 2021 lalu.
Lebih lanjut, Jokowi juga menilai eksekusi mati itu menunjukkan bahwa junta tak berkomitmen dalam menerapkan implementasi lima konsensus ASEAN tersebut.
Selain itu, Retno memaparkan Jokowi juga mengusulkan ASEAN secara khusus membahas situasi di Myanmar dalam acara pertemuan antar menteri luar negeri blok tersebut yang akan digelar awal Agustus.
“Sudah waktunya ASEAN membahas kembali secara serius tak adanya progress yang signifikan terhadap implementasi lima poin konsensus,” ucap Retno.
Pernyataan Jokowi itu muncul beberapa hari setelah junta Myanmar mengeksekusi empat tahanan aktivis yang terdiri dari anggota partai Suu Kyi, Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), hingga mantan anggota parlemen.
Global New Light of Myanmar melaporkan keempat tahanan itu dieksekusi karena dituding memimpin aksi teror yang brutal dan tak manusiawi.
Laporan itu menyebutkan bahwa eksekusi sesuai prosedur penjara, tapi tak memberikan rincian kapan dan bagaimana hukuman mati itu berlangsung.
Mantan anggota parlemen dari NLD yang diketuai Suu Kyi, Phyo Zeya Thaw, merupakan satu dari empat orang yang dieksekusi.
Myanmar terus berada dalam kekacauan usai militer mengkudeta pemerintah yang sah pada 1 Februari 2021 lalu. Mereka menangkap presiden dan dewan penasihat negara, Aung San Suu Kyi.
Tak lama usai kudeta, warga ramai-ramai menggelar aksi damai. Namun, militer merespons protes dengan senjata, sehingga banyak korban yang tewas.
Mereka juga menangkap siapa saja yang menentang pemerintahan bahkan tak segan untuk membunuhnya. Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, tercatat lebih dari 2.100 orang tewas usai kudeta dan belasan ribu orang ditangkap.
ASEAN selama lebih dari satu tahun menekan junta Myanmar agar mengakhiri kekacauan yang terjadi di negara itu usai kudeta militer.
Namun, hingga kini kekerasan masih berlanjut. Militer kerap bertempur dengan kelompok anti junta.
Para pengamat menilai perpecahan di ASEAN juga memperumit upaya menyelesaikan krisis.
(isa/rds)
