Jumat, 23 Juli 2021 – 21:35 WIB
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan resmi usai memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19 bersama Forkopimda Kabupaten Bekasi, Jumat (23/7). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)
jpnn.com, BEKASI – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut alasan pihaknya menolak untuk melantik wakil wali kota Bekasi hasil proses pemilihan yang dilakukan DPRD Bekasi.
Menurutnya, proses pemilihan yang dilakukan DPRD Kabupaten Bekasi cacat prosedur, tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena dinilai inkonstitusional, Kemendagri menyatakan hasil pemilihan DPRD Bekasi tidak sah.
“Masalah wakil itu memang ada persoalan mengenai prosedur.”
“Saat proses berlangsung, provinsi menyarankan tidak dilantik atau diulang kembali sehingga kami memutuskan menolak hasil pemilihan tersebut,” ujar Tito saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Bekasi, Jumat (23/7).
DPRD Kabupaten Bekasi diketahui menggelar paripurna pemilihan Wakil Bupati Bekasi pada 18 Maret 2020.
Hasilnya kemudian diserahkan ke Kemendagri untuk selanjutnya mengusulkan pelantikan wakil bupati terpilih.
Kemendagri atas saran Pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak hasil pemilihan, karena diketahui proses pemilihan tidak dijalankan sesuai prosedur.
