Pemerintah Inggris berencana melarang penggunaan alat makan plastik sekali pakai sebagai upaya mengurangi polusi lingkungan akibat sampah plastik.
Proses perancangan aturan ini akan dimulai pada musim gugur tahun ini (September-November), dengan penerapan aturan diperkirakan berlangsung beberapa tahun lagi. Inggris juga akan menerapkan pajak kemasan plastik.
“Kami juga akan memperkenalkan pajak kemasan plastik terkemuka di dunia mulai April 2022, ditetapkan 200 poundsterling (hampir Rp4juta) per ton kemasan plastik yang tidak memenuhi ambang batas minimum setidaknya 30 persen konten daur ulang,” jelas Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Pedesaan dalam sebuah pernyataan resmi, seperti dikutip dari Reuters.
Di Inggris, setiap tahunnya satu individu rata-rata membuang 18 piring plastik dan 37 pisau dan garpu sekali.
Namun George Eustice, Sekretaris Lingkungan, mengklaim sudah ada kemajuan terkait penggunaan plastik, salah satunya aturan pelarangan pasokan sedotan plastik, pengaduk dan cotton bud.
Kemudian Inggris juga memiliki aturan pengenaan biaya tambahan untuk plastik belanja yang disebut mampu menurunkan pemakaian plastik hingga 95 persen.
“Benar bahwa kita menerapkan langkah-langkah yang akan mengatasi plastik yang berserakan sembarangan di taman dan ruang hijau, dan akan terdampar di pantai. Kita telah mencapai kemajuan untuk mengubah arus plastik, sekarang kita ingin melangkah jauh,” kata Eustice mengutip dari Guardian.
Sampah plastik di laut kebanyakan berasal dari kemasan maupun peralatan makan dan minum. Plastik yang sulit terurai bakal jadi polusi dan membunuh jutaan burung dan 100 ribu mamalia laut dan kura-kura tiap tahun di seluruh dunia.
Upaya pemerintah Inggris disambut baik oleh kaum aktivis lingkungan.
Namun Will McCallum dari Greenpeace Inggris melihat kebijakan ini hanya supaya Inggris tidak ketinggalan dengan Uni Eropa.
“Setelah bertahun-tahun berbicara tentang menjadi pemimpin global di bidang ini, pemerintah Inggris menindak total empat barang plastik sekali pakai dan mikroplastik. Pendekatan yang serba lambat dan mengambil langkah sedikit demi sedikit ini bukan contoh kepemimpinan,” ujarnya.
(els/vws)
