Hasto PDIP Sematkan Jaket Partai ke Teten Masduki: Beliau Juga Kader

Hasto PDIP Sematkan Jaket Partai ke Teten Masduki: Beliau Juga Kader

Jakarta, CNN Indonesia

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyematkan jaket partai kepada Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Penyematan jaket itu dilakukan saat Hasto memimpin apel siaga bersama kader PDIP di Alun-alun Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (19/2).

Awalnya, saat membuka pengarahan apel, Hasto menyampaikan kehadiran Tetan yang ada bersamanya di panggung utama.

“Kita berikan tepuk tangan meriah kepada Bapak Teten Masduki, beliau juga kader PDI Perjuangan. Dan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada saat Bapak Presiden Jokowi membahas susunan Kabinet Indonesia Maju, maka sesuai dengan kepemipinannya dan rekam jejaknya, Pak Teten Masduki dipercaya sebagai Menteri Koperasi,” kata Hasto, Minggu (19/2).

Hasto kemudian memberi arahan kepada pengurus DPD Banten, DPC Lebak, dan petinggi daerah di tingkat kabupaten/kota lainnya. Di penghujung arahannya, Hasto kembali menyinggung soal masuknya Teten ke PDIP.

Ia mempersilakan Teten untuk berbicara di hadapan kader PDIP mengenai upaya keberpihakan Teten kepada wong cilik dan pembebasan marhaen melalui koperasi.

Hasto pun menyematkan jaket PDIP kepada mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

“Sebelum saya akhiri, saya persembahkan jaket Bapak Menteri Koperasi buat komitmennya kepada wong cilik yang sesuai dengan ideologi PDI Perjuangan. Bapak Teten Masduki mohon untuk menerimanya. Ini simbol wong cilik,” kata Hasto.

Sementara itu, Teten menyampaikan programnya mengenai ekosistem ekonomi rakyat saat membantu Jokowi. Menurutnya, ada tiga hal yang sudah diterapkannya secara garis besar di pemerintahan.

“Pak Jokowi sudah menetapkan 30 persen dari kredit perbankan harus untuk UMKM. Hari ini sudah 20 persen,” kata Teten.

Selain itu, Teten juga sudah mengupayakan kemudahan berusaha. Dia menekankan tidak ada lagi usaha rakyat yang dipersulit.

Ketiga, belanja pemerintah 40 persen atau sekitar Rp 400 triliun dari APBN saat ini diwajibkan untuk membeli produk UMKM dan koperasi.

“Ini akan memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata dia.

(yoa/pta)



[Gambas:Video CNN]


Scroll to Top