Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkap pemerintah harusnya menanggung 100 persen biaya pemilihan umum (Pemilu), termasuk dana untuk partai politik.
“Keuangan Pemilu harus 100 persen dari negara. Partai politik itu dan para kandidatnya harus difasilitasi negara, sebab kalau tidak, itu nanti menyebabkan orang-orang yang punya banyak uang, menyelinap membiayai partai politik,” ungkap Fahri dalam seminar daring Universitas Mercu Buana, Sabtu (18/6).
Menurutnya, jika biaya politik ditanggung tiap individu, nantinya tokoh politik merasa harus mengembalikan modal yang ia keluarkan untuk jabatan tertentu. Terlebih, biaya politik di Indonesia tidak murah.
“Kalau dia sudah menganggap ini adalah biaya pribadi dia, maka yang terjadi berikutnya adalah dia mengatakan sekarang harus balik modal. Atau bohir-bohir [pemodal] yang membayar dia lalu kemudian ingin modalnya supaya dibalikin,” papar Fahri.
Dampak dari fenomena politik itu dinilai Fahri berpotensi untuk menciptakan regulasi-regulasi yang tidak berpihak pada masyarakat.
“Ini yang secara halus atau kasar nampak pada hari-hari ini di depan mata kita,” tuturnya.
Fahri menyebut fenomena ini sebagai ancaman bagi demokrasi Indonesia, karena semakin besar potensi transaksi dalam politik.
“Setiap upaya untuk memonetisasi pertarungan ide ini berbahaya, makanya harus ada keseriusan kita untuk membahas cara kita membiayai pemilu,” papar Fahri.
“Ini adalah lingkaran setan yang harus kita putus melalui menyadari kembali bahwa demokrasi adalah pertarungan ide,” katanya.
Diketahui, pemerintah disebut telah menyepakati efisiensi anggaran Pemilu 2024 di angka Rp76,6 triliun. Angka itu didapat setelah beberapa kali dilakukan revisi dari semula Rp86 triliun.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang pada pertengahan Mei lalu menyebut anggaran tersebut masih besar karena masih dalam masa transisi pandemi ke endemi serta terkait distribusi logistik penyelenggaraan Pemilu 2024.
(cyn/vws)
