Suara.com – Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik keras para kandidat calon presiden (capres) serta partai politik (parpol) yang hanya memikirkan masalah logistik saja, bagaimana memenangi Pemilu 2024 saja, baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg). Padahal menurutnya, kondisi ekonomi pada 2023 secara global mengalami resesi, termasuk ekonomi Indonesia yang diprediksi juga akan suram.
Dengan kondisi itu, Fahri menilai seharusnya mereka memikirkan bagaimana cara merebut hati rakyat dan memfasilitasi aspirasi atau kehendak rakyat yang telah memberikan mandat.
Itu disampaikan Fahri dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Waspada Resesi Ekonomi 2023 Mengintai, Bagaimana Kesiapan Indonesia?’, Rabu (19/10/2022) sore.
“Semakin cerdas mereka, seolah-olah cara memenangkan Pemilu itu cuma persoalan teknis, hanya sekedar dengan logistik saja,” kata Fahri.
Baca Juga:
HUT ke-58, Golkar Undang Figur Capres 2024 di Acara Puncak Besok: Ada Ganjar dan Anies
Hal ini, kata Fahri, tentu saja menjadi kecemasan kita bersama mengenai masa depan Indonesia agar tidak menemui jalan buntu.
“Rekonstruksi cara memenangkan hati rakyat tidak dimengerti,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tersebut melihat kalau cara berpikir para kandidat capres dan parpol itu hanya mencoba untuk kritis.
Melalui kaca matanya, Fahri memandang bahwa mereka berpikir seolah-olah kalau ada sumber daya alam hanya terkait dengan pendapatan daerah, pendapatan negara, perekonomian nasional dan growth (pertumbuhan) yang tinggi.
“Kalau soal growth tertinggi, sebenarnya daerahnya Lukas Enembe yang sekarang menjadi tersangka. Di bawahnya ada daerah nikel, batubara dan seterusnya. Tetapi kantong-kantong kemiskinan juga ada di sini, inilah yang jadi anomali. Ayo kita memikirkan rakyat, melakukan perubahan di Pemilu 2024,” tegasnya.
Baca Juga:
Mulanya Bungkam, Ganjar Pranowo Kini Pede Nyapres, Diduga Dapat Petuah dari Jokowi
Sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, banyak keputusan strategis saat ini yang diputuskan oleh para ketua umum parpol, sehingga DPR tidak lagi independen dalam membela kepentingan rakyat.
