Wakil Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Shafiah Muhibat, mengkritik hasil pertemuan China dan ASEAN soal kode etik atau Code of Conduct (CoC) terkait sengketa Laut China Selatan.
“Ini tentunya yang disebut pencapaian jauh dari harapan. Kalau dirunut beberapa tahun belakangan ini, memang proses Code of Conduct ini berjalan cukup pelan,” kata Shafiah dalam diskusi yang digelar, Kamis (7/9).
Pencapaian yang ia maksud merujuk pernyataan dalam dokumen ketua ASEAN tahun ini, Indonesia, bertajuk “Chairman’s Statement of the 43th ASEAN Summit.”
Dalam dokumen itu tertera para pemimpin ASEAN menyambut baik percepatan negosiasi CoC dan penyelesaiannya pembacaan draf tunggal teks negosiasi kode etik ini.
“Kami menyambut baik kemajuan yang dicapai sejauh ini dalam perundingan yang sedang berlangsung mengenai Kode Etik di Laut China Selatan (C0C) termasuk penyelesaian pembacaan kedua dari Draf Tunggal Teks Negosiasi CoC (SDNT), dan mengadopsi pedoman untuk mempercepat kesimpulan awal Kode Etik yang Efektif dan Substantif di Laut China Selatan,” demikian bunyi pernyataan ketua ASEAN di poin ke-157.
Percepatan pedoman negosiasi CoC tertuang dalam dokumen “Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive Code of Conduct in the South China Sea”.
Dokumen itu mendorong percepatan negosiasi CoC dengan hasil yang efektif dan substantif mengenai sikap negara-negara di kawasan Laut China Selatan.
Di kesempatan itu, Shafiah mengatakan banyak pihak yang berekspektasi lebih tinggi soal CoC di bawah keketuaan Indonesia.
“Ketika Indonesia memulai keketuaannya tahun ini sebenarnya cukup tinggi ekspektasi yang dimiliki banyak negara supaya proses negosiasi CoC bisa berjalan lebih cepat,” kata dia.
Shafiah kemudian berujar, “Kalau kita lihat selama satu tahun ini yang bisa dibilang pencapaian adalah dua hal yang saya sebutkan sebelumnya [percepatan dan penyelesaian pembacaan draf].”
CoC merupakan pedoman untuk mengatur tingkah laku negara-negara di Laut China Selatan. Perairan menjadi sengketa karena bersinggungan dengan zona eksklusif ekonomi dengan sejumlah negara.
China mengklaim sebagian besar wilayah LCS merupakan wilayahnya. Meski sudah ditolak Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016, Beijing tetap kekeh membangun pulau hingga fasilitas militer di kepulauan LCS seperti Spratly dan Paracel.
Kepulauan Spratly kerap menjadi perselisihan antara China dan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, serta Vietnam.
(isa/rds)
