Jakarta, CNN Indonesia —
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) di Balai Kota DKI, Selasa (3/1) lalu.
Usai rapat, Heru menyinggung soal tanggul pantai dan tanggul laut atau giant sea wall. Ia mengatakan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut harus segera diselesaikan untuk membentengi Jakarta dari ancaman banjir rob.
“Ini mau Jakarta aman atau tidak. Kalau mau aman Jakarta sampai seterusnya, kita harus bangun tanggul laut atau giant sea wall dan tanggul pantai,” kata Heru.
Lalu apa beda tanggul pantai dan tanggul laut?
Kabid Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ciko mengatakan tanggul pantai dan tanggul laut termasuk di dalam program NCICD. NCICD terbagi dalam fase A, B, dan C.
“Fase A disebut dengan tanggul pantai, kenapa? karena dia adanya di pantai. Itu tugasnya salah satunya melindungi dari rob, banjir rob. Kita buat itu karena adanya emang di pesisir. Jadi berhadapan langsung dengan pantai atau pemukiman,” kata Ciko saat dikonfirmasi, Rabu (4/1).
Merujuk data yang diperoleh CNNIndonesia.com, target pembangunan tanggul pantai di pesisir utara sepanjang 46 kilometer. Namun, pengerjaanya baru selesai sekitar 13 kilometer.
Sisa 33 kilometer pembangunan tanggul pantai itu akan dikerjakan oleh Pemprov DKI sejauh 11 kilometer, Kementerian PUPR sejauh 11 kilometer, dan sisanya oleh PT Pelindo II atau KSOP Sunda Kelapa.
Sementara tanggul laut termasuk dalam fase B dan fase C. Ciko mengatakan penanggung jawab pengerjaan tanggul laut itu adalah pemerintah pusat. Proyek tersebut baru pada tahap persiapan.
“Tanggup laut itu adanya di fase B dan fase C. Fase B dan C ada menjorok ke laut, seperti itu. Dia tidak berbatasan langsung dengan pantai atau pesisir. Fase B dan C dikerjakan oleh Kementerian PUPR,” ujarnya.
Sementara itu, Heru menyatakan pembangunan tanggul laut atau giant sea wall akan berkaitan dengan konsep tata ruang kota provinsi di luar DKI Jakarta.
Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Rencananya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta akan bertemu dengan Bappenas untuk membahas konsep pembangunan tanggul laut beserta dengan penataan ruangnya.
“Nanti sesuai dengan arahan Bappenas, besok Kepala Bappeda akan ke sana. Membahas, tanggul lautnya bagaimana konsepnya, mengenai nanti dibangun tanggul itu, tata ruangnya bagaimana. Itu saya serahkan kepada pemerintah pusat,” kata Heru.
(yoa/fra)
