Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mempertanyakan sikap PDIP yang diam soal deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) Partai Gerindra di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto sebelumnya menyebut deklarasi Anies oleh NasDem telah mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi.
“Itu klaim tak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas juga jika begitu,” kata Willy saat dihubungi, Minggu (9/10).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR menyayangkan pernyataan Hasto. Menurut dia, pernyataan itu seolah-olah politik hanya diidentifikasi dengan isu-isu permukaan soal capres.
Padahal, menurut dia, NasDem selalu mendukung kebijakan pemerintah dan Presiden Joko Widodo selama ini.
“Sejauh ini menteri-menteri NasDem selalu segaris dengan arahan Presiden Jokowi. Apa ada sikap NasDem yang bertentangan dengan pemerintahan saat ini? Tidak!” katanya.
Willy pun mempertanyakan klaim Hasto yang menyebut NasDem telah keluar dari koalisi pemerintah. Dia heran jika NasDem disebut keluar koalisi pemerintah hanya dengan mendeklarasikan Anies.
Menurut Willy, persoalan politik di koalisi pemerintah mestinya tak hanya diukur oleh jatah menteri. Dia mengajak semua pihak untuk membangun iklim politik yang mencerdaskan.
“Jadi, atas dasar apa NasDem disebut keluar dari pemerintahan? Masa ukurannya karena mencapreskan seseorang? Terlalu kerdillah cara berpikir seseorang jika begitu argumentasinya,” katanya.
Hasto sebelumnya menyindir partai politik yang telah mendeklarasikan capres yang diusung pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya, deklarasi yang dilakukan mengganggu konsentrasi dalam menangani permasalahan bangsa, salah satunya di bidang perekonomian.
“Mengganggu ya berbagai konsentrasi di dalam menangani masalah perekonomian,” ujar Hasto saat ditemui di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (9/10).
(isn)
