Australia menjatuhkan sanksi ke Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, anggota keluarganya, dan 22 warga Rusia.
Sanksi ini dijatuhkan karena Belarus terus mendukung Rusia menginvasi Ukraina yang sudah berlangsung sebulan.
“Pemerintah Australia telah menerapkan sanksi lebih jauh terhadap 22 propagandis dan penyebar disinformasi Rusia, pun Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan anggota keluarganya,” kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, dalam sebuah rilis media, Jumat (25/3), sebagaimana dilansir dari situs resmi pemerintah Australia.
“Pemerintah Belarus, di bawah Presiden Lukashenko, terus memberikan dukungan strategis terhadap Ukraina dan pasukan militernya dalam kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina,” lanjut pernyataan tersebut.
Selain sejumlah orang, ada pula beberapa organisasi Rusia yang juga terkena sanksi. Organisasi tersebut yakni Russia Today, Yayasan Budaya Strategis, InfoRos, dan NewsFront, dikutip dari Reuters.
Mengutip pernyataan yang sama, pemerintah Belarus diketahui mengizinkan pasukan Rusia berlatih di negara mereka beberapa pekan sebelum invasi.
Belarus juga mengizinkan Rusia menembakkan rudal balistik mereka ke Ukraina dari negara itu. Minsk juga mengizinkan pengiriman pasukan Rusia, tank, dan senjata berat lain ke Ukraina.
Sementara itu, Amerika Serikat dan NATO meyakini Belarus bakal ikut berperang di Ukraina demi mendukung Rusia. Dugaan itu menguat ketika pasukan Rusia disebut mulai kewalahan menghadapi perlawanan sengit tentara Ukraina.
“(Presiden Rusia Vladimir) Putin membutuhkan dukungan. Apa pun yang akan membantu,” kata seorang pejabat militer NATO pada Senin (21/3).
Tak hanya itu, seorang pejabat intelijen senior NATO mengatakan Belarus tengah bersiap masuk ke perang di Ukraina.
“(Belarus) sedang mempersiapkan wilayah untuk membenarkan serangan Belarus terhadap Ukraina,” kata intelijen itu.
Dukungan Belarus terhadap Rusia bukanlah hal yang aneh, mengingat negara itu adalah pecahan dari Uni Soviet. Belarus sendiri merupakan sekutu Rusia yang tergabung dalam Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang dipimpin Kremlin.
(pwn/rds)
