Ketua Perserikatan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kamboja, buka suara usai junta Myanmar mengeksekusi empat orang yang salah satunya loyalis pemimpin yang dikudeta Aung San Suu Kyi.
“[Tindakan itu] sangat tercela,” demikian pernyataan resmi Kamboja dikutip AFP pada Selasa (26/7).
Dalam pernyataan itu mereka juga menekankan, “[ASEAN] sangat menyesali dan berduka atas eksekusi itu.”
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, disebut berusaha menghentikan proses eksekusi itu secara pribadi. Namun tindakan tersebut tetap berjalan.
Selain itu, dalam pernyataan resmi, mereka juga menuduh junta tak punya keinginan untuk terlibat dalam upaya ASEAN memfasilitasi dialog antara militer dan lawan-lawannya.
Junta Myanmar sebelumnya mengeksekusi empat tahanan aktivis pro-demokrasi sekaligus merupakan loyalis Aung San Suu Kyi, termasuk mantan anggota parlemen.
Global New Light of Myanmar melaporkan keempat tahanan itu dieksekusi karena dituduh junta militer memimpin aksi teror yang brutal dan tak manusiawi.
Laporan itu menyebutkan bahwa eksekusi sesuai prosedur penjara, tapi tak memberikan rincian kapan dan bagaimana hukuman mati itu berlangsung.
Mantan anggota parlemen dari Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang diketuai Suu Kyi, Phyo Zeya Thaw, merupakan satu dari empat orang yang dieksekusi. Militer menangkap Phyow pada Januari lalu karena dianggap melanggar undang-undang anti-terorisme.
Phyow merencanakan beberapa serangan ke rezim junta, termasuk penembakan di kereta di Yangon, Agustus 2021 lalu. Imbas penembakan ini, lima polisi tewas.
Terlepas dari konflik di tanah Myanmar, blok Asia Tenggara ini selama lebih dari satu tahun menekan agar junta Myanmar mengakhiri kekacauan yang terjadi di negara itu usai kudeta militer.
Pada April 2021 lalu, mereka menyepakati lima konsensus untuk mengakhiri kekerasan dan membangun dialog yang konstruktif.
Namun, hingga kini kekerasan masih berlanjut. Militer kerap bertempur dengan kelompok anti junta.
Para pengamat menilai perpecahan di ASEAN juga memperumit upaya menyelesaikan krisis.
Myanmar berada dalam kekacauan usai militer mengkudeta pemerintah yang sah pada 1 Februari 2021 lalu. Mereka menangkap presiden dan dewan penasihat negara, Aung San Suu Kyi.
Tak lama usai kudeta, warga ramai-ramai menggelar aksi damai. Namun, militer merespons protes dengan senjata, sehingga banyak korban yang tewas.
Mereka juga tak segan menangkap siapa saja yang menentang pemerintahannya. Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, sejauh ini lebih dari 2.100 orang tewas usai kudeta dan belasan ribu orang ditangkap.
(isa/bac)
