Anggota DPR dari Fraksi PKS Sukamta menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna, Kamis (7/7). Di hadapan Ketua DPR Puan Maharani, Sukamta melaporkan ada salah satu warga di daerah pemilihannya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) gagal membiayai sekolah keempat anaknya akibat kerugian dari wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Menurut Sukamta, peternak tersebut merugi Rp40 juta setelah sapi yang ia jual terkena wabah PMK. Padahal sapi tersebut telah disiapkan sebagai tabungan untuk membiayai sekolah keempat anaknya di tingkat SMA dan perguruan tinggi.
“Keluarga ini memiliki tabungan untuk persediaan bayar SPP sekolahnya dengan memelihara sapi. Ternyata, sapi yang diharapkan untuk bisa membayar tabungan sekolah anaknya tiba-tiba kena PMK,” kata Sukamta.
“Yang sedianya sapi ini untuk korban sudah ditawar Rp50 juta kemarin terpaksa dijual hanya Rp10 juta ke tukang jagal,” tambah tambahnya.
Anggota Komisi I DPR itu meyakini kasus warga di dapilnya hanya satu dari ribuan kasus serupa. Sukamta juga mengeluh sebab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memiliki data yang berbeda dengan di Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut dia, masyarakat tidak peduli siapa yang memimpin penanganan wabah. Namun, masyarakat sangat berharap kasus tersebut segera ditangani.
“Masyarakat itu, tidak perlu tahu siapa yang memimpin penanganan ini tapi masyarakat hanya mengajarkan ini bisa diatasi secepatnya,” kata dia.
Sukamta meminta pemerintah turun tangan dan bisa mengganti kerugian yang dialami peternak tersebut. Menurut dia, pemerintah bisa memberikan satu atau dua ekor sapi kepada keluarga itu.
“Ini bisa diganti oleh pemerintah karena ini wabah. Bukan untuk peternakan yang besar tapi untuk masyarakat,” ucap Sukamta.
“Maka mohon ini menjadi perhatian pemerintah dan DPR khususnya para pimpinan yang terhormat. Mohon dibantu disuarakan ke pemerintah,” imbuh dia.
(thr/tsa)
