Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menggelar rapat dengan jajaran pimpinan TNI, termasuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen.
Rapat bertajuk Entry Meeting/Taklimat Awal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK RI di lingkungan Kementerian Pertahanan digelar pada Selasa (20/9).
Agenda itu dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto. Selain Andika, pimpinan TNI yang hadir yaitu Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono, Wakasad Letjen Agus Subiyanto, Irjen dari ketiga angkatan. Selain itu, jajaran Kemhan dan BPK juga hadir.
Pada kesempatan itu, bukan hanya Dudung yang tidak menghadiri rapat. Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo juga absen pada agenda tersebut.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Arh Hamim Tohari mengatakan KSAD Dudung tengah menggelar kunjungan kerja ke Eropa sejak Minggu (18/9) lalu.
“Bapak KSAD sejak hari minggu kemarin sedang ada agenda kunjungan kerja luar negeri di Eropa. Baru akan kembali hari Minggu besok,” kata Hamim kepada CNNIndonesia.com.
Dalam keterangan resmi yang diterbitkan TNI AD, Dudung mengawali kunjungan kehormatannya ke Eropa dengan menemui KSAD Belanda Lieutenant General Martin Wijnen di The Royal Netherland Army Headquarters, Utrecht Belanda, Senin (19/9).
Tujuan kunjungannya itu untuk meningkatkan profesionalisme serta kerja sama antara TNI AD dengan Angkatan Darat negara-negara di Eropa.
Terkait rapat, Prabowo meminta masukan dari BPK terkait kinerja pemerintah dan TNI di bidang pertahanan yang dapat dilihat dari berbagai aspek.
“Saya berharap Kemhan dan TNI akan mendapat masukan-masukan yang berharga dan solusi terkait peningkatan kinerja industri pertahanan, peningkatan dalam pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang serta industri amunisi,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Prabowo juga meminta masukan BPK terkait pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) di samping memberi nilai tambah terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kepada tim pemeriksa BPK RI kami ucapkan selamat bertugas. Saya berharap agar selalu memberi arahan, asistensi, dan bimbingannya sehingga ke depan Kemhan dan TNI akan semakin baik,” ungkap Prabowo.
Di tempat yang sama, anggota I BPK RI Nyoman Adhi mengatakan BPK akan memberikan pandangan dari sisi yang lain terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Kemhan untuk perbaikan. Sehingga entitas yang diperiksa memiliki kecukupan baik itu keuangan, SDM, manajerial, sehingga dapat mencapai visi dan misi entitas dalam mendukung visi dan misi nasional.
“Saya sangat setuju bahwa TNI memiliki kesungguhan dan semangat patriotisme dalam menjaga keamanan NKRI. Perkembangan dan tantangan ke depan menjadikan wilayah negara kita salah satu battle ground dari geopolitik dunia. Dan untuk menjaga wilayah kepulauan NKRI bukan hal yang mudah,” ucap Nyoman.
(rzr/pmg)
