Suara.com – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto angkat bicara mengenai artis Dinar Candy yang terancam penjara usai melakukan aksi protes Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM mengenakan bikini.
Menurut dia, kasus semacam itu cukup ditangani oleh pihak Satpol PP dan hanya dikenakan sanksi berupa tipiring karena mengganggu ketertiban masyarakat.
“Kasus Dinar Candy itu sebenarnya cukup ditangani satpol PP dan dikenai sanksi tipiring saja karena mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Bambang, Sabtu (7/8/2021).
Bambang, dalam konteks ini, melihat tindakan protes Dinar Candy tak jauh berbeda dengan ODGJ yang kerap tanpa busana di pinggir jalan.
Baca Juga:
Buntut Dinar Candy Berbikini di Jalanan, Jadi Tersangka hingga Ayah Sakit
Sehingga, jika ada tindak pidana yang diusut polisi, maka sang pengunggah video pertama yang menyebabkan viral di media sosial yang seharusnya ditangkap.
“Kalau kemudian itu viral di media, harusnya pengunggah pertamanya yang ditangkap, bukan Dinar Candy,” sambungnya.
Bambang berpendapat, kasus semacam ini tidak perlu dibesar-besarkan lantaran status Dinar Candy sebagai publik figur. Bagi dia, protes yang dilakukan perempuan yang berprofesi sebagai DJ itu tak lebih dari cari sensasi belaka.
“Wong memang tujuannya mencari sensasi. Cukup Satpol PP saja untuk menanganinya,” beber dia.
Bagi Bambang, tidak ada pasal tentang pornografi yang dilanggar oleh Dinar Candy. Ihwal pilihan berbusana, hal itu begitu subjektif dan menjadi hak setiap orang dalam menentukan pilihan.
Baca Juga:
Gerak Cepat Respon Beras Bantuan PPKM, Menko PMK Sidak Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang
Lebih lanjut, Bambang menilai jika pasal yang disangkakan terhadap Dinar Candy dalam kasus ini sangat tidak tepat. Kata dia, ini adalah kasus ringan yang cukup Satpol PP saja yang menyelesaikannya.
