Jakarta, CNN Indonesia —
Pengamat hubungan internasional buka suara mengenai dampak pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia terhadap upaya diplomasi RI dan nasib konferensi-konferensi internasional ke depan.
Teuku Rezasyah selaku pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran menyampaikan pendapatnya usai FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia di tengah ramai penolakan kehadiran tim Israel.
Indonesia sudah menjalani proses panjang hingga akhirnya dapat ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun, gelaran itu batal hanya beberapa pekan menjelang pertandingan seharusnya dimulai.
Menurut Rezasyah, pembatalan ini bakal berdampak ke anggapan internasional terkait keseriusan Indonesia.
Ia juga menganggap pembatalan ini akan berdampak pada konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN. Tahun ini, Indonesia menjadi ketua ASEAN sehingga otomatis akan menjadi tuan rumah KTT.
Selain itu, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah sejumlah konferensi internasional lain tahun ini, termasuk Asia Europe Meeting (ASEM).
“Akan ada banyak konferensi, dan pihak asing akan ragu dan meminta pernyataan ulang apakah mereka [pemerintah Indonesia] serius atau enggak,” kata Rezasyah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/3).
Ia juga memaparkan kerja sama Indonesia dengan negara lain bisa terkena dampak mengingat ada sejumlah nota kesepahaman yang belum terlaksana.
“Ini tergantung pada kemampuan kita meyakinkan ke pihak luar. Kerja sama yang dibuat itu harus kokoh. Kita sepakati blue print dan sangat rinci sehingga pihak asing bisa melihat Indonesia sangat serius,” ucap pengamat itu.
Rezasyah juga beranggapan pembatalan ini juga berdampak di bidang investasi, ekonomi, dan pariwisata. Beberapa agen pariwisata internasional, kata Rezasyah, bisa saja mengalihkan paket wisata yang seharusnya ke Bali menjadi ke wilayah di negara lain.
Rezasyah juga menekankan pihak-pihak yang menolak partisipasi Israel untuk menjelaskan kepada pemerintah dan publik usai keputusan FIFA.
Pihak penolak di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster, padahal wilayah mereka merupakan dua dari enam kawasan yang ditetapkan bakal digunakan untuk turnamen Piala Dunia U-20.
“Untuk menjelaskan bahwa mereka bertanggung jawab karena ini sudah berdampak,” kata dia.
Selain itu, Rezasyah juga meminta pemerintah menentukan langkah strategis selagi keputusan FIFA belum mencapai 24 jam. Di mata dia, langkah ini barangkali bisa menganulir keputusan FIFA terkait tuan rumah Piala Dunia U-20.
“Kita cari jalan tengah. Jalan tengah itu bisa berwujud peraturan presiden,” ujar pengamat itu.
Dia juga membahas keputusan Menteri Luar Negeri RI No.3 tahun 2019. Regulasi itu mengatur terkait hubungan dengan negara yang tak memiliki relasi diplomatik, seperti Israel dan Taiwan.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bagaimana jika ada delegasi Israel dan Taiwan yang akan datang ke RI.
“Ini menjadi panduan pertama kita gitu. Hendaknya dibuat perpres yang memungkinkan keputusan FIFA ditinjau ulang,” ungkap dia.
Piala Dunia U-20 menjadi perbincangan usai sejumlah pihak menolak partisipasi tim nasional Israel.
Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun sendiri sebelumnya menegaskan urusan olahraga tak ada kaitannya dengan konflik politik.
“Kita tahu bahwa masing-masing federasi olahraga ini memiliki aturan sendiri termasuk FIFA,” kata dia saat konferensi pers di Jakarta pada 15 Maret lalu.
Ia kemudian berujar, “Tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut dalam event ini, tentu tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara peserta tersebut.”
(isa/has)
