Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap kebijakan pemerintah pusat ihwal peniadaan tenaga honorer tahun depan dilakukan proporsional.
Riza menyebut jumlah tenaga honorer di Pemprov DKI saat ini lebih besar daripada ASN. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah bisa memperhatikan jumlah kebutuhan SDM sebelum kebijakan tersebut direalisasi.
“Kita berharap nanti kebijakan yang diambil pemerintah pusat tentu akan memperhatikan keterbutuhan kita akan tenaga SDM (honorer) untuk melengkapi PNS atau ASN yang ada,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/6).
Riza mengatakan keberadaan tenaga honorer cukup dibutuhkan di Jakarta. Menurutnya, kehadiran tenaga honorer di sekolah negeri hingga puskesmas melengkapi kekurangan jumlah PNS yang ada.
Kendati demikian, Riza menegaskan pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer.
“Saya belum tahu secara detail, secara lengkap yang dimaksud meniadakan itu seperti apa persisnya,” kata Riza.
“Tentu yang saya yakini tidak mungkin diputus begitu saja, mungkin yang dimaksud adalah jumlah yang masuk itu disesuaikan dengan jumlah yang keluar,” ujarnya menambahkan.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo resmi menghapus keberadaan tenaga honorer pada 2023.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022.
Surat itu juga meminta agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing.
Pegawai non-ASN kemudian dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.
(dmi/fra)
