Suara.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PKB, Luqman Hakim meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah mencari lain dalam mensukseskan gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara/ASN jangan dibebankan dengan mewajibkan membeli tiket MotoGP lantaran sepi peminat.
“Menurut saya semangat Gubernur NTB untuk membantu mensukseskan ajang MotoGP Mandalika bisa dengan cara yang lain. Mewajibkan seluruh ASN membeli tiket nonton MotoGP, tidak lah bijak,” kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (5/4/2022).
Luqman mengatakan, Gubernur NTB bisa membantu pelaksanaan MotoGP Mandalika dengan mengupayakan cara lain, misalnya menyiapkan persediaan tempat penginapan bagi penonton.
“Apabila kapasitas hotel tidak mencukupi, masih ada waktu bagi Gubernur NTB mengarahkan warga yang memiliki rumah layak untuk dijadikan Homestay. Gubernur NTB melalui dinas terkait dapat memberi edukasi kepada masyarakat mengenai standar sarana dan layanan Homestay,” ujarnya.
Baca Juga:
Tiket MotoGP Mandalika 2022 Masih Tetap Dicari di Menjelang Berlangsungnya Balapan
Dengan langkah seperti itu, kata Luqman, Gubernur NTB tidak saja membantu mensukseskan gelaran MotoGP Mandalika, tetapi juga berhasil memanfaatkan ajang internasional MotoGP untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB.
“Intinya, Gubernur NTB harus cerdas memanfaatkan ajang MotoGP untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB,” tandasnya.
Bantahan
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah membantah dirinya mewajibkan ASN di provinsi itu untuk membeli tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022 gara-gara sepi peminat.
“Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dengan diskon 10 persen. Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses sehingga menyampaikan berita ini ke publik,” ujarnya di Mataram, Kamis. (3/3).
Baca Juga:
Tiket MotoGP Mandalika 2022 Nggak Laku di Pasaran, Pemprov NTB Dikabarkan Wajibkan ASN Beli Tiket
“Kebijakan ini belum final,” tegas Zulkieflimansyah.
