Rezim Taliban di Afghanistan merilis sebuah dekrit berisi penegakan hak-hak perempuan, salah satunya bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yakni pria dan juga wanita.
Dalam dekrit terbaru itu, rezim Taliban juga menyebut bahwa perempuan tidak boleh dianggap sebagai “properti”.
“Seorang wanita bukan lah properti, tetapi manusia yang mulia dan bebas, tidak ada yang bisa memberikannya kepada siapa pun dengan imbalan perdamaian, atau untuk mengakhiri permusuhan,” bunyi dekrit Taliban tersebut yang dirilis oleh juru bicara rezim tersebut, Zabihullah Muhajid pada Jumat (3/12).
Dalam dekrit itu, Taliban juga menerapkan aturan pernikahan dan hak harta bagi kaum perempuan. Salah satunya adalah perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah.
Dekrit itu juga menegaskan bahwa seorang janda perempuan juga harus memiliki hak memiliki harta gono-gini mendiang suaminya.
Dilansir Reuters, aturan itu juga mengharuskan pengadilan mempertimbangkan aturan ketika membuat keputusan terutama saat menghadapi kaum perempuan.
Dalam dekrit itu, Taliban juga memerintahkan kementerian agama dan informasi agar mempromosikan hak-hak bagi kaum perempuan tersebut.
Meski begitu, Taliban tak menjabarkan hak perempuan untuk bekerja dan menempuh pendidikan yang selama ini menjadi sorotan dunia.
Baru-baru ini, Taliban mengklaim telah membangun sejumlah sekolah menengah bagi anak perempuan di beberapa provinsi. Namun, banyak perempuan Afghanistan dan aktivis yang skeptis terhadap hal tersebut.
Dekrit soal hak perempuan ini keluar ketika rezim Taliban terus berada di bawah tekanan dari internasional soal pemerintahan yang inklusif, terutama soal penegakan hak asasi manusia dan perlindungan hak minoritas seperti perempuan.
Sebab, sejak mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus lalu, Taliban kembali menerapkan sederet aturan ketat yang diklaim mereka berdasarkan syariat Islam.
Sebagian besar aturan-aturan itu mengekang hak perempuan Afghanistan mulai dari larangan berolah raga, membatasi hak bekerja dan sekolah, hingga aturan berpakaian.
Sementara itu, Taliban tengah terancam bangkrut karena uang kas negara yang dimiliki mereka sudah menipis. Pejabat bank sentral Afghanistan bahkan mengatakan uang kas rezim Taliban hanya mampu membiayai negara hingga akhir tahun ini.
Taliban pun telah meminta Amerika Serikat dan negara di Eropa mencairkan aset Afghanistan yang ada di luar negeri.
Sejak Taliban berkuasa, AS dan banyak negara Eropa memang memutus hubungan dengan Afghanistan dan membekukan aset-aset negara itu yang terpakir di masing-masing negara.
Sampai saat ini belum ada satu negara pun yang mengaku resmi Taliban sebagai pemerintahan sah Afghanistan.
(rds)
