Stasiun televisi dan radio asal Korea Selatan, MBC, menyoroti gimik kostum Squid Game pada gelaran Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kanwil Kemenkumham Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu.
Petugas Kanwil Kemenkumham Jatim yang mengawasi SKD CPNS berdandan ala pink soldier di serial survival Korsel tersebut.
Mereka mengenakan kostum merah muda dan topeng bersimbol persegi, bulat, serta segitiga.
“Para pengawas ujian mengenakan jubah pink dan topeng hitam seperti agen Squid Game sambil menenteng senjata. Mereka berbaris dan mendampingi para peserta ujian (CPNS),” bunyi laporan MBC pada Senin (25/10).
Suasana ala Squid Game, sudah terasa sejak para peserta Sesi II hari ke-12 berada di halaman Gedung Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adegan diawali dengan sirene berbunyi. Dari dalam gedung kemudian muncul lima pink soldier.
Latar suara mencekam juga turut mengiringi saat pink soldier menghampiri para peserta. Kelima pink soldier yang bertugas dilengkapi juga dengan senjata laras panjang.
Bukannya takut, para peserta ujian justru takjub dan memberikan aplaus meriah.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono mengatakan, bahwa pihaknya memang ingin menciptakan suasana yang berbeda dalam seleksi CPNS kali ini.
“Kami ingin membuat peserta lebih rileks dan bahagia,” ujar Krismono, Rabu (20/10).
Ia mengatakan, Squid Game dipilih karena ada kemiripan antara serial asal Korea Selatan itu dengan seleksi CPNS. Karena, lanjut Krismono, peserta harus melewati berbagai rintangan dalam permainan. Orang yang bertahan sampai akhir berhak mendapat hadiah.
“Dalam hal ini, bagi yang sukses akan diangkat menjadi CPNS Kemenkumham,” ucapnya.
“Tapi bedanya, Squid Game diikuti orang-orang putus asa, sedangkan seleksi CPNS diikuti masyarakat yang penuh semangat dan optimisme,” lanjutnya.
Ide itu memicu berbagai reaksi termasuk kritikan dari masyarakat. Sejumlah pakar menganggap gimik tersebut tidak memiliki substansi yang jelas dan pemborosan anggaran.
“Saya tidak menemukan dasar argumentasi yang kuat memakai kostum seperti itu. Dari segi kebijakan tidak ada yang bisa dicapai, karena kebijakan itu harus bertujuan. [Kostum] itu tujuannya apa, itu yang publik belum bisa mendapatkan penjelasan yang make sense,” kata pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Gitadi Tegas Supramudyo, Kamis (21/10).
(rds/bac)
