Jakarta, CNN Indonesia —
Perempuan yang menjadi kepala negara menjadi sorotan usai Liz Truss menang dalam putaran akhir pemilihan Perdana Menteri Inggris menggantikan Boris Johnson pada Senin (5/9).
Truss menang dengan mengantongi 57,4 persen perolehan suara di putaran terakhir pemilihan PM di Partai Konservatif.
Sementara itu, rivalnya, eks Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mendapat 42,6 persen perolehan suara.
Berikut deret pemimpin perempuan di Eropa, meski beberapa hanya memiliki peran ceremonial alih-alih fungsional.
1. Liz Truss, PM Inggris
Sejak putaran pemilihan PM berlangsung, Truss memang digadang-gadang menjadi penerus Johnson.
Ia mendapat banyak dukungan dari para pejabat Inggris termasuk Menteri Pertahanan Ben Wallace.
Selama kampanye, Truss bersumpah akan memangkas pajak dan menghidupkan ekonomi Inggris yang lesu gegara inflasi.
Truss menjadi pemimpin negara perempuan ketiga di Inggris. Posisi pertama diduduki Margaret Thatcher yang memimpin dari 1979 hingga 1990, lalu disusul There May dari 2016 hingga 2019.
2. Mette Frederiksen, Denmark
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menambah deretan nama perempuan yang menjadi pemimpin negara di Benua Biru.
Frederiksen menjadi PM Denmark pada 2019 lalu, di usia 41 tahun. Ia bahkan tergolong kepala negara terkemuka di negara tersebut.
Perempuan pertama yang menjadi PM Denmark yakni Helle Thorning Schmidt dari 2011 hingga 2015.
Mereka sama-sama berasal dari Partai Sosial Demokrat.
3. Kaja Kallas, PM Estonia
Estonia juga tengah memiliki pemimpin perempuan. Ia adalah Kaja Kallas, yang menjadi PM pada Januari 2021.
Pada 2016 lalu, Estonia juga dipimpin perempuan yakni Kersti Kaljulaid. Ia menjadi PM perempuan pertama di negara itu.
4. Elisabeth Borne, PM Prancis
Prancis juga punya perdana menteri perempuan. Dia adalah Elisabeth Borne, yang menduduki posisi ini pada Mei.
Sebelumnya PM perempuan pertama Prancis yakni Edith Cresson.
5. Katerina Sakellaropoulou, Presiden Yunani
Katerina Sakellaropoulou menjadi Presiden Yunani perempuan pertama.
Ia menjabat sebagai presiden pada Januari 2020.
Kepresidenan merupakan peran seremonial di Yunani. Namun, Sakellaropoulou telah membuat terobosan baru dengan menjadi presiden pengadilan tinggi negara itu pada 2018.
Lanjut baca di halaman berikutnya…
